Adsense

Iklan

Harga Sewa Lahan Dinaikkan Secara Sepihak Oleh Pemko Banda Aceh, Para Pemilik Toko Komplek Perbasi Protes

Amir
Selasa, 07 September 2021, 20:00 WIB Last Updated 2021-09-11T21:07:17Z



Para pemilik toko komplek Perbasi Peunayong berada di Kantor Satpol PP Banda Aceh

Acehpost.id - Banda Aceh | Sejumlah pemilik bangunan di Komplek Pertokoan Perbasi, Peunayong, Kecamatan Kuta Alam, mengaku keberatan dengan kenaikan harga sewa lahan milik Pemko Banda Aceh. Selasa, (07/9/2021).


Bahkan, Pemko Banda Aceh melalui Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan, dinilai secara sepihak telah menaikkan biaya sewa lahan seribu kali lipat dari Rp 8000 perbulan menjadi Rp 10.000.000 pertahunnya.


Hal itu membuat para pemilik bangunan menjerit lantaran tarif yang baru dianggap gila-gilaan. Mereka pun meminta pemerintah menurunkan harga sewa lahan tersebut.


Zarwatun Niam, salah satu pemilik bangunan mengaku kaget ketika mengetahui jika Pemko Banda Aceh menaikkan harga sewa lahan yang telah mereka gunakan selama puluhan tahun itu. Harga sewa itu, kata dia, mulai dinaikkan terhitung 1 Januari 2020.


“Tahun 2018 kita masih melakukan pembayaran sewa dan retribusi senilai Rp. 8000 perbulan. Dan sekarang secara sepihak di Januari 2020 ditetapkan menjadi Rp 10.000.000 pertahun. Hal ini sangat memberatkan pemilik bangunan, apalagi dengan kondisi ekonomi sangat sulit akibat pandemi Covid-19,” kata Zarwatun Niam didampingi sejumlah pemilik bangunan lainnya.


Ironisnya, kata dia, Pemko Banda Aceh melalui dinas terkait tidak pernah melibatkan para pemilik bangunan atau penyewa lahan saat merumuskan harga sewa.


"Padahal semua pemilik bangunan memiliki sertifikat atau surat keterangan kepemilikan banguna yang dikeluarkan pada tahun 1977," katanya.


Niam mengaku, para pemilik bangunan di atas lahan milik Pemko itu pernah mendapatkan surat dari Dinas Koperasi pada 3 Agustus 2018 lalu. Surat bernomor 510/294/2018 itu berisi hasil keputusan rapat pada 2 Agustus 2018, dimana Pemko Banda Aceh akan melalukan pendataan kembali aset daerah dan meminta para pedagang untuk melaporkan kembali pemanfaatan lahan/bangunan di kawasan Komplek Pertokoan Perbasi kepada Pemko Banda Aceh melalui Dinas Koperasi selambat-lambatnya 13 Agustus 2018.


“Lalu ada surat kedua tanggal 14 September 2018 , Perihal Melakukan Pendataan dan Pelaporan Atas Penguasa Tanah dan Bangunan dan Pembuktian Dokumen Hak Milik atas Bagunan oleh masing-masing pemilik tempat,” katanya.


Pada 27 November 2019, kata dia, Pemko Banda Aceh kembali menyurati pemilik. Dalam surat itu, diberitahukan perubahan tarif sewa dan jasa layanan toko Perbasi sebesar Rp.10.000.000 (Terhitung 1 Januari 2020).


“Penetapan harga sewa dilakukan sepihak dan tidak melibatkan pemilik bangunan,” katanya yang diamini oleh pemilik lainnya.
Terkait permasalahan ini, kata dia, sejak awal Januari 2020 para pemilik toko tidak melakukan pembayaran sementara waktu. 


Hingga akhirnya pada 8 Oktober 2020 Pemko Banda Aceh memalui Dinas Koperasi kembali melayangkan surat ke pemilik bangunan mengenai pemberitahuan terakhir tentang pembayaran tarif sewa dengan batas waktu bayar pada 30 Oktober 2020.

Kompleks Pertokoan Perbasi Peunayong


“Isi surat itu, jika kami tidak menyelesaikan sampai batas waktu yang telah ditentukan, maka akan dilakukan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan,” katanya.


Karena tidak ada penyelesaian, kata dia, pada 22 Oktober 2020 Pemko melaui UPTD Pasar mengundang pemilik bangunan untuk rapat bersama guna menyelesaikan tunggakan sewa.


“Harga sewa belum pernah kita sepakati bersama, dan hasil rapat saat itu juga tidak ada titik temu,” katanya.


Belakangan, kata dia, mereka kembali mendapat surat pada 19 April 2021 lalu, dari Dinas Koperasi perihal pemberitahuan pembayaran tunggakan sewa untuk tahun 2020 sesuai dengan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor28 Tahun 2020 Tentang Tarif Sewa Aset Pasar dan Jasa Layanan pada BLUD UPTD Pasar Dinas Koperasi.


“Nah, tanggal 6 September 2021 kemarin, kami mendapat surat panggilan Satpol PP. Kami diminta menjumpai penyidik guna didengar keterangan terkait dengan masalah ini,” katanya.


Pihaknya, kata dia, tidak mempermasalahkan jika Pemko Banda Aceh menaikkan harga sewa untuk mendongkrak Pendapatan Asli daerah (PAD), selama masih wajar.


“Tanah yang kami sewa ukurannya 3x4, dengan harga seperti ini sangat tidak wajar,” katanya.


Para pemilik bangunan di kawasan itu, kata dia, mengaharapkan agar Pemko Banda Aceh membuat rapat dengan dihadiri pemangku kebijakan untuk membahas kembali penentuan harga sewa lahan milik Pemko itu.

Sumber: metropolis.id 
Komentar
Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE. #JernihBerkomentar
  • Harga Sewa Lahan Dinaikkan Secara Sepihak Oleh Pemko Banda Aceh, Para Pemilik Toko Komplek Perbasi Protes

Terkini

Iklan