Iklan

BPK TEMUKAN DUGAAN MARK-UP DANA TKI di ACEH

Redaksi
Jumat, 12 Agustus 2022, 16:34 WIB Last Updated 2022-08-12T09:40:21Z
Ilustrasi 

Acehpost.id || Banda Aceh - Dalam LHP Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Aceh ditemukan adanya kelebihan pembayaran keuangan negarai yang dilakukan anggota Dewan Pewakilan Rakyat (DPR) kabupaten/kota se Aceh. Beberapa daerah berindikasi melakukan dengan cara menipulasi keuangan daerahnya, dengan cara menaikkan keuangan dari rendah dinaikkan ke level sedang. 

Tujuan manipulasi tersebut untuk mendapatkan dana Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI)ii dua sampai tiga kali lipat dari uang representasiiii bulanan.

BPK menemukan penyimpangan hal tersebut pada saat melaksanakan pemeriksaaniv terhadap penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)v kabupaten/kota tahun 2009 di sejumlah kabupaten/kota di Aceh, misalnya Kota Langsa, Kabupaten Aceh Timur, dan Simeulue.

Menurut, Kepala Sub Bagian Hukum dan Humas BPK Perwakilan Provinsi Aceh Ridzaldi, Kota Langsa, kemampuan keuangan daerahnya termasuk kategori rendah, tapi dana TKI yang diterima anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) masuk kategori keuangan sedang. Hal tersebut dikemukakannya kepada Serambi Indonesia di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Aceh, Senin (4/4), diberitakan kembali oleh Aceh Post. Id Jumat (12/08).

Daerah yang keuangannya masuk dalam kategori rendah, menurut Rizaldi, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penggelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran, dan Pertanggung jawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif serta Dana Operasional, hanya boleh mengambil dana TKI-nya dengan besaran satu kali uang representasi ketua DPRK-nya, yakni senilai Rp2,1 juta. 

Akan tetapi, berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap APBK 2009, anggota DPRK Langsa ternyata menerima dana TKI Rp 4,2 juta/orang/bulan. Ini artinya, mereka menerima dua kali lipat dari dana representasi.

Akibat kesalahan yang dilakukan Pimpinan dan Anggota DPRK Langsa bersama wali kotanya dalam pembayaran dana TKI kepada anggota dewannya, sebut Rizaldi, sehingga keuangan daerah menderita kerugian Rp 480 juta. Kerugian daerahvi ini wajib dikembalikan.

Kasus yang sama juga terjadi di DPRK Simeulue, bahkan kerugian daerahnya lebih besar lagi, yakni mencapai Rp 987 juta, untuk 2 (dua) tahun anggaran, yaitu Tahun 2007/2008.

BPK mengetahui bahwa Bupati, Pimpinan, dan Anggota DPRK-nya melanggar Permendagri Nomor 21 Tahun 2007, setelah Auditor BPK mengaudit dana APBK 2007 dan 2008 Kabupaten Simeulue.

Ternyata selisih pendapatan daerah dengan pengeluaran gaji pegawainya pada tahun 2007 senilai Rp174,412 miliar dan tahun 2008 Rp179,420 miliar.

Kasus di Aceh Barat, kata Rizaldi, masalahnya adalah pengembalian dana TKI anggota DPRK-nya tahun 2006 yang bermasalah Rp1,162 miliar, sampai berakhir masa baktinya tahun 2009 belum dikembalikan. Hal yang sama juga terjadi di Aceh Timur. (D/ril)
Komentar
Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE. #JernihBerkomentar
  • BPK TEMUKAN DUGAAN MARK-UP DANA TKI di ACEH

Terkini