 |
| Nasri Gayo, Ketua LSM Garis Merah. |
Acehpost.id || Bener Meriah - Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Garis Merah, Nasri Gayo, mendesak Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Kabupaten Bener Meriah, untuk segera melakukan pengauditan khusus terkait SPBU Pinte Rime Gayo. Jum'at 3 Febuari 2023.
Dirinya mengapresiasi pihak Komisi A DPRK Bener Meriah yang telah memanggil Camat Pintu Rime Gayo, Direktur PT Pintu Rime Gayo Energi, dan BUMDESMA serta Forum Reje untuk hadir dalam rapat dengar pendapat di gedung DPRK Bener Meriah, ucap Nasri.
Begitu juga sebaliknya, kita apresiasi juga atas penjelasan yang disampaikan oleh Camat Pintu Rime Gayo, Ketua BUMDESMA, dan Direktur PT Pintu Rime Gayo Energi serta Ketua Forum Reje Pintu Rime Gayo, imbuhnya.
Namun, kita juga harus pahami bahwa apa yang disampaikan oleh mereka hanya bersifat perbincangan administratif, tanpa menyentuh pokok persoalan yang terjadi di lapangan, kata Nasri.
Oleh karena itu, kita mendesak pihak inspektorat Kabupaten Bener Meriah untuk melakukan tugasnya sebagai tim pengauditan penggunaan dana Bumdesma untuk pembangunan SPBU Pintu Rime Gayo, tegasnya.
"Saya heran, ada kejanggalan di dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) itu. Karena apa yang dijelaskan oleh Camat PRG, Direktur PT Pintu Rime Gayo Energi, dan Ketua Forum Reje, serta Ketua Bumdesma itu jauh berbanding terbalik dengan apa yang ditemukan dilapangan, ungkapnya.
Contohnya, dari komitmen awal bahwa dengan dana Rp 6,9 Miliar, proyek pembangunan SPBU Pintu Rime Gayo itu sudah bisa beroperasional. Tetapi jauh dari harapan yang ternyata dari Rp 6,9 Miliar itu hampir 50% nya hanya habis untuk biaya operasional dan pengurusan izin operasional.
"Inikan artinya ada pembohongan, yang dibangun dengan dalih Musyawarah Antar Desa (MAD)," sebut Ketua Garis Merah itu.
Oleh karena itu kita meminta kepada Pj Bupati Bener Meriah untuk mengeluarkan surat perintah kepada inspektorat untuk segera melakukan audit internal Bumdesma Pintu Rime Gayo.
"Jangan sampai masyarakat melakukan aksi demo dulu baru dilakukan pengauditan," tegas Nasri Gayo itu.
Seperti kita ketahui bersama, tugas APIP memiliki fungsi sebagai pengawasan serta melakukan pengauditan, baik itu revisi, evaluasi, pemantauan, serta pencegahan kecurangan dalam penggunaan anggaran negara.
Kita berharap, APIP dapat melakukan kinerjanya dengan profesional dan independen, demi mendorongnya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan yang dapat meningkatkan kewajaran laporan keuangan, paparnya.
Seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019, terang Nasri. (*)
