Iklan

Iklan

Sekjend DEMA UIN Ar-Raniry: Wajah Feodalistik Pemerintah dalam Penertiban DAS Krueng Aceh

Redaksi
Kamis, 15 Oktober 2020, 11:43 WIB Last Updated 2020-10-15T04:43:40Z

Banda Aceh (AP) - Berdasarkan surat permintaan Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatra I kepada Bupati Aceh besar, bertanggal 12 Februari 2020 dengan nomor SA.0401-Bws 1/185. Bupati Aceh Besar melalui surat bertanggal 6 Juli 2020 dengan nomor 614/2804 memerintahkan untuk membongkar seluruh bangunan di Sepanjang Daerah Aliran Sungai atau DAS Krueng Aceh.


Menurut Amirul Haq, pembongkaran bangunan di sepanjang DAS ialah kebijakan prematur pemerintah Aceh Besar dan pemerintah Aceh. 


"Tentu, jelas sangat di sesalkan tindakan dari Pemerintah Aceh dan Aceh Besar kepada masyarakat yang hari ini mengelola lahan di sepanjang bantaran sungai Krueng Aceh. Seolah tidak mempunyai managerial yang matang. Di karenakan itu terimplakasi terhadap merosotnya ekonomi masyarakat yang mengandalkan daerah tersebut sebagai mata pencaharian mereka selama bertahun tahun, apalagi pemerintah tidak lebih dulu mempersiapkan langkah relokasi sebagai antisipatif permasalahan ekonomi yang akan di timbulkan nantinya". Ungkapn Sekjend DEMA UIN Ar-Raniry tersebut.


Amirul menambahkan, penertiban yang dilakukan oleh Pemerintah kabupaten dan provinsi serta pihak terkait di sepanjang DAS Krueng Aceh hanya menyasar bangunan yang dikelola oleh masyarakat kecil yang termasuk "Nonpermanent Buliding".


"Pemerintah Aceh dan Aceh Besar dalam hal ini, cenderung tebang pilih dalam melaksanakan penertiban DAS Krueng Aceh. Bangunan non permanen seperti Kandang Sapi dan usaha pertanian holtikultura yang dominan di kelola masyarakat kecil menjadi target utama dari pembongkaran tersebut.  Jika memang usaha ternak dan tani yang di kelola masyarakat tersebut mempengaruhi DAS krueng Aceh, apakah bangunan permanen seperti gedung ANRI dan bangunan usaha kelas menengah tidak berpengaruh? apa ini wajah feodalistik pemerintah ?". Tegas Amirul yang juga putra Aceh Besar.


"Tentu kami berharap kepada Pemerintah Aceh baik Provinsi maupun Kabupaten untuk memikirkan bagaimana kelanjutan dari kehidupan masyarakat yang bergantung pada DAS tersebut, Jika memang bangunan-bangunan yang dimiliki masyarakat di daerah tersebut harus dibongkar, Pemerintah harus menyediakan lahan ditempat lain untuk masyarakat berusaha dan memperoleh penghasilan demi melanjutkan kehidupan mereka apalagi sekarang dalam kondisi sedang force mejeure dimana Ekonomi Masyarakat semakin merosot." tambahnya kepada media acehpost.id.


Menurut informasi yang beredar, penertiban bangunan di sepanjang DAS atau bantaran sungai Krueng Aceh tersebut seyogyanya agar fungsi dan ekosistem aliran sungai krueng Aceh tidak terganggu, namun dalam perjalanannya, kebijakan yang diambil pemerintah Aceh Besar tersebut banyak menuai pro dan kontra dari kalangam mahasiswa, masyarakat maupun akademisi. (Misran)

Komentar
Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE. #JernihBerkomentar
  • Sekjend DEMA UIN Ar-Raniry: Wajah Feodalistik Pemerintah dalam Penertiban DAS Krueng Aceh

Terkini

Topik Populer

Iklan