Acehpost.id, Meulaboh, – Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Teuku Umar (UTU), Sahirman, melayangkan kritik tajam kepada Polres Aceh Barat yang dinilai bungkam terhadap persoalan PT Magellanic Garuda Kencana (PT MGK). Ia menyebut diamnya aparat sebagai bentuk keberpihakan yang terang-terangan kepada korporasi dan pengabaian atas penderitaan rakyat,(20/06/2025).
“Sudah terlalu banyak suara rakyat yang diteriakkan. Sudah terlalu jelas bahwa PT MGK ditolak. Tapi aparat keamanan seolah tuli dan buta. Pertanyaannya sederhana: Polres berdiri bersama rakyat atau menjadi tameng korporasi?” kata Sahirman dalam keterangan persnya, Jumat (20/06/2025).
Menurutnya, ketidakberanian Polres bertindak adalah cermin dari rusaknya hubungan antara kekuasaan dan hukum. Ia menekankan bahwa ketika rakyat tak lagi berharap pada aparat, itu bukan sekadar krisis kepercayaan — itu adalah runtuhnya legitimasi institusi hukum.
“Jika aparat tidak bertindak tegas kepada pelanggar hak rakyat, mereka tak lagi pantas mengatasnamakan hukum. Ini bukan hanya pembiaran, tapi pengkhianatan terhadap konstitusi dan rasa keadilan publik,” tegasnya.
Sahirman menantang aparat menjadikan Hari Bhayangkara sebagai ujian integritas, bukan seremoni kosong. “Jangan lagi bersembunyi di balik slogan pelindung rakyat, jika di lapangan justru membiarkan tanah rakyat dikoyak,” katanya.
Dalam pernyataan tersebut, Sahirman juga menyatakan dukungan penuh terhadap gerakan Yayasan Wahana Generasi Aceh (WANGSA) yang konsisten memperjuangkan persoalan ini.
“Kami berdiri bersama WANGSA. Ini bukan hanya soal lingkungan, tapi soal martabat dan masa depan. Dan kami tidak akan mundur,” tutupnya.
