Home / Pemerintah / Pemerintah Aceh

Selasa, 9 September 2025 - 09:57 WIB

Wagub Fadhlullah Terima Kunjungan Dubes Uni Eropa

Redaksi - Penulis Berita

Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, S.E.,    menerima kunjungan Duta Besar Uni Eropa H.E. Denis Chaibi dan rombongan di Rang Kerja Kantor Wakil Gubernur Aceh, Selasa (09/09/2025).

Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, S.E., menerima kunjungan Duta Besar Uni Eropa H.E. Denis Chaibi dan rombongan di Rang Kerja Kantor Wakil Gubernur Aceh, Selasa (09/09/2025).

Banda Aceh – Wakil Gubernur Aceh, H. Fadhlullah, SE, menerima kunjungan Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam, H.E. Denis Chaibi, bersama Minister Counsellor/Parliamentary Affairs, Antoine Ripoll, di Kantor Gubernur Aceh, Selasa (09/09/2025).

Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka memperingati 20 tahun terbentuknya Aceh Monitoring Mission (AMM), misi Uni Eropa yang dibentuk untuk memantau pelaksanaan MoU Helsinki pada 2005 silam.

Dalam sambutannya, Wagub Fadhlullah menyampaikan apresiasi mendalam atas kehadiran perwakilan Uni Eropa ke Provinsi Aceh. Ia mengenang peran besar Uni Eropa dalam mengawal perdamaian Aceh pasca MoU Helsinki, yang menurutnya telah memberi kontribusi penting dan berdampak nyata bagi masyarakat Aceh.

Fadhlullah mengakui masih ada sejumlah poin dari kesepakatan tersebut yang belum sepenuhnya terlaksana. Ia menilai pemerintah pusat hingga kini belum sepenuhnya mengeluarkan regulasi yang sesuai dengan isi MoU Helsinki. Karena itu, ia berharap Uni Eropa dapat menyampaikan hal ini kepada pemerintah pusat agar penyempurnaan regulasi dapat segera diwujudkan.

“Aceh sangat berkomitmen menjaga perdamaian. Selama 20 tahun terakhir, tidak ada lagi konflik yang terjadi. Perdamaian ini bahkan bisa menjadi contoh bagi dunia. Namun, apa yang telah disepakati di Helsinki harus tetap menjadi komitmen pemerintah pusat. Kami berharap Uni Eropa dapat melobi pemerintah pusat untuk penyempurnaan regulasi ini,” ujar Wagub Fadhlullah.

Selain menyoroti isu regulasi, Wagub Fadhlullah juga mengajak negara-negara anggota Uni Eropa untuk berinvestasi di Aceh. Menurutnya, Aceh memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, mulai dari minyak dan gas, emas, kopi, hingga komoditas unggulan seperti nilam. Ia meyakini potensi besar ini dapat menarik minat investor asing jika didukung oleh regulasi yang lebih jelas dan stabilitas perdamaian yang terus terjaga.

Sementara itu, Dubes Uni Eropa, Denis Chaibi, menyampaikan kebanggaannya melihat perkembangan perdamaian di Aceh. Ia menilai capaian perdamaian selama dua dekade terakhir merupakan prestasi besar yang perlu terus dijaga. Ia menegaskan akan melaporkan kepada Uni Eropa bahwa perdamaian di Aceh selama 20 tahun ini berjalan dengan sangat baik.

Dalam kesempatan yang sama, Antoine Ripoll menyoroti pentingnya pengembangan generasi muda Aceh, khususnya dalam bidang pendidikan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Ia menyampaikan bahwa Uni Eropa siap bekerja sama di bidang tersebut agar anak muda Aceh memiliki kesempatan lebih luas untuk belajar dan mengembangkan diri demi masa depan Aceh yang lebih baik.

Pertemuan tersebut ditutup dengan penyerahan cinderamata sebagai tanda persahabatan sekaligus komitmen mempererat kerja sama antara Pemerintah Aceh dan Uni Eropa. Turut hadir pada agenda tersebut Ketua Badan Reintegrasi Aceh (BRA) serta jajaran SKPA terkait.(*)

Share :

Baca Juga

Pemerintah Aceh

“Polisi Saweu Sikula”, Kolaborasi Disdik dan Polda Aceh Tekan Kenakalan Remaja di Aceh Selatan

Pemerintah

Disdik Aceh Gelar Tryout TKA, Tingkatkan Kesiapan Siswa Menghadapi Ujian dan Tantangan Global

Pemerintah

Mualem Paparkan Peluang Investasi Aceh Kepada Investor Timur Tengah di Makkah

Pemerintah

Marthunis Pamit, Murthalamuddin Siap Lanjutkan Misi Pendidikan Aceh

Pemerintah

Disdik Aceh Gelar Pelatihan Teaching Factory untuk Siswa SMK Lewat MTU, Siapkan 240 Peserta di 6 Titik Lokasi

Pemerintah

Siswa Aceh Torehkan Prestasi di OSN Nasional 2025

Pemerintah

Mualem Minta Dukungan Menteri LHK untuk Dana Abadi Kombatan dan Korban Konflik

Pemerintah

Gubernur Aceh Tegaskan Penolakan atas Kebijakan Pusat Potong Dana Transfer ke Daerah