Banda Aceh — Kapolda Aceh Irjen Pol. Marzuki Ali Basyah, melakukan pengecekan langsung ke CV Kilang Padi Meutuah Baro di Kecamatan Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar, Selasa, 7 Oktober 2025. Pengecekan itu bertujuan untuk memastikan kualitas dan keaslian beras yang diproduksi maupun disalurkan kepada masyarakat tetap terjaga dan terbebas dari praktik oplosan.
Dalam tinjauan itu, Kapolda Aceh didampingi pengelola kilang padi tersebut. Ia menegaskan pentingnya pengawasan bersama terhadap rantai distribusi beras agar masyarakat memperoleh bahan pangan yang sehat, layak konsumsi, dan sesuai standar mutu nasional.
“Pangan adalah kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Karena itu, Polri memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk memastikan tidak ada oknum yang bermain curang dalam proses produksi dan distribusi beras,” ujar Irjen Marzuki, usai pengecekan tersebut.
Selain memastikan kualitas beras, pengecekan itu juga merupakan bagian dari upaya Polri mendukung ketahanan pangan nasional yang menjadi salah satu agenda penting dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yakni memperkuat kemandirian ekonomi berbasis produksi dalam negeri dan memperkokoh ketahanan pangan di daerah.
Kapolda menambahkan, penguatan sektor pertanian dan pangan lokal merupakan bagian dari strategi besar menjaga stabilitas keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, keamanan pangan tidak dapat dipisahkan dari keamanan sosial dan ekonomi.
“Kalau kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi, maka stabilitas keamanan pun akan lebih mudah dijaga,” kata Abituren Akabri 1991 itu.
Ia juga mengapresiasi pihak pengelola CV Kilang Padi Meutuah Baro yang dinilai konsisten menjaga mutu beras serta melibatkan petani lokal dalam rantai pasoknya. Ia berharap praktik baik ini dapat menjadi contoh bagi pelaku usaha pangan lainnya di Aceh.
Terakhir, Kapolda Aceh mengingatkan agar masyarakat membeli beras dari sumber terpercaya dan tidak tergiur harga murah yang tidak wajar. Ia menegaskan bahwa Polri akan terus mengawasi peredaran bahan pangan, terutama menjelang masa panen dan pergantian musim, untuk mencegah kecurangan yang dapat merugikan masyarakat.
“Sinergi semua pihak, mulai dari petani, pengusaha, pemerintah daerah, hingga aparat penegak hukum sangat penting agar ketahanan pangan Aceh tetap kuat dan berkelanjutan,” tutup Kapolda Aceh.(*)
