Banda Aceh – Pemerintah Aceh melalui Dinas Pendidikan mengapresiasi dukungan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) Lemdiklat Polri bersama ILMCI Group yang menyalurkan 1,2 juta PIN e-learning, bantuan tersebut sangat membantu para pelajar terdampak bencana di Aceh.
“Bantuan PIN e-learning ini sangat membantu sekolah dan peserta didik dalam menjaga kesinambungan proses belajar. Ini bukan sekadar bantuan teknologi, tetapi investasi bagi masa depan anak-anak Aceh,” kata Plt Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Murthalamuddin, di Banda Aceh, Rabu.
Sebagai informasi, bantuan 1,2 juta PIN e-learning tersebut telah diterima langsung oleh Kapolda Aceh Irjen Pol Marzuki Ali Basyah dalam seremoni yang berlangsung di Jakarta, Selasa (27/01/2026).
Program e-learning ini merupakan bentuk kepedulian terhadap dunia pendidikan, khususnya bagi peserta didik di wilayah terdampak bencana, termasuk Kabupaten Aceh Tamiang.
Program tersebut dirancang untuk menjangkau siswa dari jenjang SD, SMP hingga SMA melalui sistem pembelajaran elektronik yang memungkinkan peserta didik belajar secara mandiri dengan dukungan jaringan internet.
Murthala menyampaikan, pemerintah Aceh sangat menyambut baik sinergi lintas sektor dalam menjaga keberlangsungan pendidikan di tengah situasi darurat, karena ini tidak boleh berhenti meskipun di tengah bencana.
“Kolaborasi antara Polri, lembaga pendidikan, dunia usaha, dan pemerintah daerah menjadi bukti bahwa negara hadir memastikan hak belajar anak-anak Aceh tetap terpenuhi,” ujarnya.
Ia menegaskan, Dinas Pendidikan Aceh terus berupaya bersama berbagai pihak untuk menyiapkan skema pembelajaran yang fleksibel dan adaptif, mulai dari pemanfaatan platform digital, pembelajaran mandiri, hingga penyesuaian kebijakan di satuan pendidikan terdampak.
Berdasarkan data terupdate, dampak bencana di sektor pendidikan Aceh tergolong signifikan. Tercatat 2.805 sekolah terdampak, dengan 362.617 siswa dan 34.081 guru turut mengalami dampak, baik dari sisi sarana maupun prasarana.
Untuk mengatasi kondisi tersebut, pemerintah pusat memberikan fleksibilitas khusus penggunaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) 2026 bagi satuan pendidikan di Aceh.
Kebijakan ini bertujuan menjamin keberlangsungan proses belajar-mengajar pascabencana hidrometeorologi yang melanda Aceh pada akhir November 2025 lalu.
Murthala berharap, seluruh satuan pendidikan di Aceh, khususnya yang terdampak bencana, dapat mengoptimalkan kebijakan tersebut agar proses pembelajaran tetap berjalan secara optimal.
“Pemerintah Aceh berharap sinergi lintas sektor seperti ini terus diperkuat sebagai bagian dari komitmen bersama dalam membangun ketahanan pendidikan Aceh, terutama di wilayah rawan bencana,” demikian Murthalamuddin.(*)
