ACEHPOST.- BIREUEN — Langkah tegas kembali ditunjukkan aparat penegak hukum. Tim Jaksa Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Bireuen melakukan penggeledahan besar-besaran terkait dugaan korupsi anggaran di lingkungan Satpol PP dan WH Kabupaten Bireuen, Selasa (28/04/2026).
Penggeledahan yang dipimpin langsung oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, M. Riko Ari Pratama, S.H., ini menyasar beberapa titik penting, termasuk Kantor Satpol PP dan WH Kabupaten Bireuen serta dua rumah saksi di wilayah Kecamatan Kota Juang.
Sekitar pukul 10.00 WIB, tim penyidik mulai menyisir setiap sudut kantor Satpol PP dan WH. Proses ini berlangsung lebih dari dua jam, dengan fokus utama mencari dokumen serta alat bukti yang berkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2022 hingga 2024.
Tak berhenti di kantor pemerintahan, tim kemudian bergerak cepat menuju rumah saksi berinisial NES di Desa Bandar Bireuen. Penggeledahan di lokasi ini juga berlangsung intens selama lebih dari dua jam. Selanjutnya, tim melanjutkan operasi ke rumah saksi lainnya berinisial C di Desa Pulo Ara, dengan durasi hampir satu jam.
Dari serangkaian penggeledahan tersebut, penyidik berhasil mengamankan sejumlah dokumen penting yang diduga kuat berkaitan dengan kasus korupsi yang tengah diselidiki. Dokumen-dokumen ini kini menjadi kunci untuk mengungkap lebih jauh aliran anggaran dan pihak-pihak yang terlibat.
Langkah hukum ini dilakukan berdasarkan penetapan resmi dari Pengadilan Negeri Bireuen Nomor: 28/PenPid.B-GLD/2026/PN.Bir tertanggal 27 April 2026, yang memberikan kewenangan kepada penyidik untuk melakukan penggeledahan dalam proses penyidikan.
Kasus ini sendiri berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran di tubuh Satpol PP dan WH Kabupaten Bireuen selama tiga tahun anggaran berturut-turut.
Hingga saat ini, proses penyidikan masih terus bergulir. Pihak Kejari Bireuen memastikan akan menelusuri secara menyeluruh setiap bukti yang ditemukan guna mengungkap siapa saja yang bertanggung jawab dalam dugaan praktik korupsi tersebut.
Publik kini menanti: akankah kasus ini menyeret nama-nama besar di balik pengelolaan anggaran daerah?
