Home / Parlementaria / Pemerintah

Selasa, 29 Oktober 2024 - 12:35 WIB

Anggota DPRA Ungkap Ada “Mafia” Ganggu Pengangkutan CPO di Perbatasan Aceh

Redaksi - Penulis Berita

Anggota DPRA Nurchalis

Anggota DPRA Nurchalis

Banda Aceh – Anggota DPRA Nurchalis menerima informasi ada klompotan mafia yang menganggu sopir pengangkut CPO di perbatasan dari Aceh ke Sumatera Utara (Sumut).

“Saya menyikapi isu yang berkembang yang mengarah terhadap kenyamanan sopir pengangkutan CPO, katanya ada mafia. Yang jelas mereka sudah teriak ada permasalahan diperbatasan,”Selasa (29/10/2024).

Politikus Partai NasDem ini menyatakan bahwa framing negatif ini tentu merugikan Aceh, karena bakal berdampak pada petani sawit di Tanoh Rencong.

“Kalau kondisi ini berdampak besar pada perusahaan sawit, otomatis pabrik sawit membatasi membeli sawit petani. Yang dirugikan petani. Oleh karena itu harus dilakukan antisipasi,” ujar Nurchalis.

Agar kondisi ini tidak terus berlarut, Nurchalis mengusulkan agar pengangkutan CPO dari Aceh ke Sumut jangan lagi melalui darat, akan tetapi melalui transportasi laut.

Pemerintah Aceh harus membuka akses kepada perusahaan kelapa sawit dengan membangun pelabuhan yang representatif untuk pengangkutan CPO ke luar Aceh.

Sebab, Aceh memiliki perkebunan sawit yang sangat luas sehingga untuk bahan baku pengiriman sangat cukup, bahkan lebih.

“Jika itu terjadi bisa kita dorong perusahaan sawit untuk beli sawit rakyat lebih mahal. Kedua, juga bisa membuka lapangan kerja dengan dibuka pelabuhan,” imbuhnya.

Di samping itu, lanjutnya, daerah juga menerima dampak dari pembukaan pelabuhan. Yaitu melalui pengembalian pajak ekspor. “Itu menjadi PAD. Dengan demikian bisa kita bangun sektor lain,” terang Nurchalis.

Karena itu, anggota DPRA asal Nagan Raya ini mendorong pemerintah lebih serius menginventarisir pelabuhan yang ada di Aceh, baik di wilayah barat selatan maupun pantai timur Aceh.

“Kita lihat dimana yang lebih kayak. Kalau pemerintah tidak sanggup bangun, ajak investor. Nanti kita susun regulasi bahwa pengangkutan CPO tidak boleh lagi lewat darat tapi laut,” katanya.

Nurchalis menambahkan, pengangkutan CPO via laut akan jauh lebih ekonomis. Sedangkan via darat banyak menimbulkan kerugian besar, seperti jalan rusak, kecelakaan akibat tumpahan CPO di jalan, dan lain-lain.

“Karena itu saya terus mendesak pemerintah, ajak investor, apa yang diinginkan mereka. Dengan demikian, kita (Aceh) bisa bangun refinery sebagai hilirisasi sawit,” tutupnya.

 

(Parlementaria)

Share :

Baca Juga

Pemerintah

Persaja dan PSF Salurkan Bantuan Sandang dan Pangan untuk Korban Bencana di Aceh

Pemerintah

Wagub Aceh Dampingi Mendagri Serahkan Bantuan Pascabanjir di Aceh Tamiang dan Aceh Timur

Pemerintah

Pemerintah Aceh dan HIPMI Bahas Penanganan Darurat Serta Pemulihan Infrastruktur Pasca Bencana Hidrometeorologi

Pemerintah

Sekda Aceh Perintah Seluruh SKPA Turun ke Lapangan

Pemerintah

Hadapi Bencana, Gubernur Aceh Minta Bupati dan Wali Kota yang Cengeng Mending Mundur

Pemerintah

Mualem Terobos Aceh Tamiang Antar Bantuan Tengah Malam

Pemerintah

Hari Keenam Tanggap Darurat, Sekda Aceh Instruksikan Percepatan Distribusi Logistik dan Pemulihan Akses

Pemerintah

Kagama Serahkan Bantuan Rp54 Juta untuk Korban Bencana Hidrometeorologi Aceh