Acehpost.id – Anggota Komisi IV DPRA bidang Pembangunan dan Tata Ruang, Munawar Ar atau Ngoh Wan mengapresiasi langkah cepat Presiden Prabowo Subianto yang mengambil alih masalah sengketa empat pulau antara Aceh dengan Sumatera Utara.
Ngoh Wan menegaskan, masalah empat pulau yang secara historis milik Aceh, yakni Pulau Panjang, Pulau Mangkir Besar, Pulau Mangkir Kecil, dan Pulau Lipan, yang dialihkan ke Sumatera Utara makin sensitif.
Karena seluruh elemen masyarakat bersuara lantang menentang keputusan keputusan Menteri Dalam Negeri RI Kepmendagri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode serta Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau, yang ditetapkan pada 25 April 2025.
“Pertama, kita mengapresiasi pak Presiden Prabowo yang masih menjaga harkat martabat Aceh.
Kedua, kejadian ini harus menjadi cambuk bagi Pemerintah Aceh agar kedepan lebih serius dan berhati-hati dalam mejaga wilayah Aceh. Tidak boleh sejengkal.tanah Aceh di ambil oleh pihak manapun,” tegas Munawar AR Ngoh Wan, Ketua Fraksi PKB DPRA.
Komitmen UUPA, kata Ngoh Wan, bahwa apapun keputusan Pemerintah Pusat harus melalui pertimbangan Pemerintah Aceh.
Ini sesuai amanat UUPA buah Kesepatan Damai MoU Helsinki yang diteken GAM-RI pada 15 Agustus 2005 di Finlandia.
Dalam hal polemik masalah empat pulau ini merupakan pelanggaran serius yang dilakukan Mendagri tanpa melibatkan Pemerintah Aceh.
“Saya sudah bertemu dan berbicara dengan banyak masyarakat Aceh, semuanya menentang keputusan Kemendagri yang mengalihkan empat pulau Aceh ke Sumatera Utara.
Artinya ada kemarahan serius dari lapisan masyarakat terhadap kebijakan Pemerintah Pusat.
Jadi ini masalah serius yang harus cepat diselesaikan dengan cara memutuskan untuk menyerahkan empat pulau tersebut kepada Pemerintah Aceh.
Disisi lain, politisi muda Aceh ini mengingatkan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution dan Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu untuk tidak lagi bermanuver soal kepemilikan empat Pulau Aceh yang dialihkan ke Sumut.
Karena pernyataan-pernyataan provokasi dari Bobby dan Masinton justru akan memperuncing masalah sengketa empat pulau ini.
“Kita minta Bobby dan Masinton berjiwa ksatria. Tapi kita minta juga agar batas-batas Aceh-Sumut kembali dipertegas agar tidak menjadi perdebatan lagi ke depan.
Jadi kita harap Boby dan Masinton tidak lagi bermanuver, tapi legowo dan berjiwa ksatria menerima keputusan pak Presiden, Karena ini yang terbaik bagi Aceh dan Sumut.
Biarlah Aceh dan Sumut menjadi tetangga yang baik dari dulu hingga kedepannya,” harap Ngoh Wan.
Prabowo turun tangan
Ternyata masalah sengketa empat pulau antara Aceh dengan Sumatera Utara ini sampai ke Istana. Presiden Prabowo Subianto turun tangan karena tak ingin polemik ini melebar.
Prabowo mengambil alih dinamika yang tak bisa ditangani Kemendagri ini secara langsung.
“Hasil komunikasi DPR RI dengan Presiden RI, bahwa Presiden mengambil alih persoalan batas pulau yang menjadi dinamika antara Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara.
Dalam pekan depan akan diambil keputusan oleh Presiden tentang hal itu,” imbuh Sufmi Dasco Ahmad, orang dekat Prabowo yang juga Ketua Harian Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR RI pada Sabtu (14/06/2025).
