Kota Jantho – Bupati Aceh Besar Muharram Idris, didampingi Wakil Bupati Drs Syukri A Jalil dan Sekretaeis Daerah, Bahrul Jamil, SSos, MSi, menggelar rapat dan silaturahmi bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta para Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Aceh Besar di Aula Kantor Bupati Aceh Besar, Kota Jantho, Kamis (05/02/2026).
Dalam arahannya, Bupati menegaskan bahwa tahun 2026 merupakan tahun pelaksanaan, bukan lagi tahun perencanaan. Seluruh OPD diminta fokus menjalankan program yang telah ditetapkan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menghadirkan hasil nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Ini bukan lagi tahun menyusun janji, tetapi tahun membuktikan kerja. Semua pejabat harus bekerja maksimal sesuai bidang masing-masing,” tegas Muharram Idris.
Bupati yang akrab disapa Syech Muharram itu juga menyoroti peran strategis para asisten dan kepala OPD sebagai penghubung langsung antara kebijakan pimpinan daerah dengan pelaksanaan teknis di lapangan. Ia meminta para asisten lebih aktif melakukan monitoring, evaluasi, serta pembinaan terhadap dinas-dinas di bawah koordinasinya.
“Para asisten harus benar-benar hadir sebagai pengendali dan penguat kinerja OPD, bukan sekadar pelengkap struktur. Rapat koordinasi dan komunikasi internal harus lebih sering dilakukan guna mencegah terjadinya miskomunikasi maupun keterlambatan pelaksanaan program pembangunan,” imbuhnya.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati kembali mengingatkan bahwa jabatan adalah amanah, bukan sekadar posisi administratif. Ia menuntut peningkatan kedisiplinan, kehadiran, ketegasan, serta inovasi dalam bekerja dari seluruh pejabat.
“Bekerja boleh santai, tapi jangan main-main. Ketika ada arahan, harus serius dan bertanggung jawab,” ujarnya.
Lebih lanjut, Bupati menekankan pentingnya membangun hubungan aktif dan berkelanjutan dengan Pemerintah Aceh serta pemerintah pusat. Setiap OPD diminta proaktif menjalin komunikasi dengan kementerian dan lembaga terkait guna menjemput program pembangunan dan dukungan anggaran.
Ia menilai, keberhasilan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah daerah dalam membangun jejaring serta melakukan lobi yang sehat di tingkat provinsi maupun nasional.
Selain itu, Bupati menyinggung peningkatan kualitas pelayanan publik di Aceh Besar yang telah mendapatkan apresiasi nasional. Ia meminta capaian tersebut tidak hanya dipertahankan, tetapi terus ditingkatkan, khususnya pada layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan administrasi kependudukan.
Terkait Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), khususnya PDAM, Bupati menyoroti persoalan kebocoran air dan lemahnya manajemen yang berdampak pada kerugian daerah. Ia meminta dilakukan evaluasi menyeluruh serta pembenahan secara serius dan berkelanjutan.
Menutup arahannya, Bupati menginstruksikan agar seluruh pejabat lama dan pejabat baru segera menuntaskan proses serah terima jabatan, termasuk aset dan administrasi, guna menjamin kelancaran roda pemerintahan.
“Tidak boleh ada ego sektoral. Kita satu rumah, rumah besar Pemerintah Aceh Besar. Semua harus saling mengisi dan bekerja untuk kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.(*)
