Home / Parlementarial / Pemerintah

Senin, 22 September 2025 - 10:51 WIB

Heboh Bank Aceh Parkir Dana Rp 8 Triliun di Luar, Wakil Ketua DPRA Minta Mualem Reformasi Total

Redaksi - Penulis Berita

Wakil Ketua DPR Aceh Saifuddin Muhammad meminta Gubernur Aceh evaluasi total Bank Aceh.

Wakil Ketua DPR Aceh Saifuddin Muhammad meminta Gubernur Aceh evaluasi total Bank Aceh.

Acehpost.id – Wakil Ketua DPR Aceh dari Fraksi Nasdem, Ir. Saifuddin Muhammad, akrab disapa Yah Fud, menyoroti kondisi Bank Aceh Syariah (BAS) yang dinilainya tengah menghadapi masalah serius. Ia meminta Gubernur Aceh Muzakir Manaf, selaku Pemegang Saham Pengendali (PSP), memberikan perhatian penuh dan melakukan reformasi menyeluruh di internal bank.

Menurut Yah Fud, salah satu persoalan utama adalah penempatan dana hingga Rp8 triliun ke luar Aceh, termasuk kredit korporasi untuk perusahaan di daerah lain dan penempatan dana di beberapa Bank Syariah daerah lain. “Kesan yang muncul, manajemen Bank Aceh hanya ingin aman dan menghindari risiko, padahal tugas utama bank adalah memajukan ekonomi Aceh, bukan daerah lain yang sudah lebih maju,” tegas Yah Fud.

Ia menekankan, penempatan dana di Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN) tidak dipersoalkan, karena terkait likuiditas dan liabilitas. Namun, pembiayaan ke pihak luar Aceh dinilai tidak sejalan dengan fungsi bank sebagai penggerak ekonomi lokal. “Kalau Bank Aceh ingin bermain di segmen kredit korporasi, fokuslah pada perusahaan yang beroperasi di Aceh agar dampaknya langsung dirasakan rakyat,” lanjutnya.

Selain itu, Yah Fud juga menyoroti kesulitan masyarakat, khususnya pelaku UMKM, mengakses pembiayaan dari Bank Aceh. Banyak usaha kecil terpaksa mencari pinjaman ke lembaga lain atau bahkan rentenir karena syarat kredit yang ketat. “Bank Aceh itu milik rakyat Aceh, tapi ketika rakyat membutuhkan kredit untuk usaha, malah dipersulit. Ini ironis,” ujarnya.

Ia menilai manajemen Bank Aceh terlalu fokus pada kredit konsumtif untuk ASN dan investasi di luar Aceh, sementara portofolio pembiayaan produktif untuk UMKM masih di bawah 15 persen, jauh dari target minimal 40 persen sesuai Qanun LKS.

Karena itu, Yah Fud menekankan pentingnya memperkuat manajemen risiko agar pembiayaan produktif UMKM dapat meningkat, khususnya di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan, yang menjadi profesi 75 persen rakyat Aceh.

Menanggapi berbagai persoalan ini, Yah Fud meminta Gubernur Muzakir Manaf melakukan reformasi total tata kelola Bank Aceh. Ia berharap, kepemimpinan baru, termasuk Dirut yang baru dilantik, dapat membawa visi dan target baru sehingga bank dapat menjadi pilar utama kemajuan ekonomi Aceh.

“Dengan reformasi menyeluruh, kehadiran Bank Aceh diharapkan benar-benar memberi manfaat bagi seluruh rakyat Aceh,” pungkasnya.(*)

Share :

Baca Juga

Pemerintah

Disdik Aceh Gelar Tryout TKA, Tingkatkan Kesiapan Siswa Menghadapi Ujian dan Tantangan Global

Pemerintah

Mualem Paparkan Peluang Investasi Aceh Kepada Investor Timur Tengah di Makkah

Pemerintah

Marthunis Pamit, Murthalamuddin Siap Lanjutkan Misi Pendidikan Aceh

Pemerintah

Disdik Aceh Gelar Pelatihan Teaching Factory untuk Siswa SMK Lewat MTU, Siapkan 240 Peserta di 6 Titik Lokasi

Pemerintah

Siswa Aceh Torehkan Prestasi di OSN Nasional 2025

Pemerintah

Mualem Minta Dukungan Menteri LHK untuk Dana Abadi Kombatan dan Korban Konflik

Pemerintah

Gubernur Aceh Tegaskan Penolakan atas Kebijakan Pusat Potong Dana Transfer ke Daerah

Pemerintah

Wagub Fadhlullah Terima Kunjungan DPSMAI Bahas Peluang Investasi Malaysia di Aceh