Home / Parlementarial / Pemerintah

Senin, 22 September 2025 - 10:51 WIB

Heboh Bank Aceh Parkir Dana Rp 8 Triliun di Luar, Wakil Ketua DPRA Minta Mualem Reformasi Total

Redaksi - Penulis Berita

Wakil Ketua DPR Aceh Saifuddin Muhammad meminta Gubernur Aceh evaluasi total Bank Aceh.

Wakil Ketua DPR Aceh Saifuddin Muhammad meminta Gubernur Aceh evaluasi total Bank Aceh.

Acehpost.id – Wakil Ketua DPR Aceh dari Fraksi Nasdem, Ir. Saifuddin Muhammad, akrab disapa Yah Fud, menyoroti kondisi Bank Aceh Syariah (BAS) yang dinilainya tengah menghadapi masalah serius. Ia meminta Gubernur Aceh Muzakir Manaf, selaku Pemegang Saham Pengendali (PSP), memberikan perhatian penuh dan melakukan reformasi menyeluruh di internal bank.

Menurut Yah Fud, salah satu persoalan utama adalah penempatan dana hingga Rp8 triliun ke luar Aceh, termasuk kredit korporasi untuk perusahaan di daerah lain dan penempatan dana di beberapa Bank Syariah daerah lain. “Kesan yang muncul, manajemen Bank Aceh hanya ingin aman dan menghindari risiko, padahal tugas utama bank adalah memajukan ekonomi Aceh, bukan daerah lain yang sudah lebih maju,” tegas Yah Fud.

Ia menekankan, penempatan dana di Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN) tidak dipersoalkan, karena terkait likuiditas dan liabilitas. Namun, pembiayaan ke pihak luar Aceh dinilai tidak sejalan dengan fungsi bank sebagai penggerak ekonomi lokal. “Kalau Bank Aceh ingin bermain di segmen kredit korporasi, fokuslah pada perusahaan yang beroperasi di Aceh agar dampaknya langsung dirasakan rakyat,” lanjutnya.

Selain itu, Yah Fud juga menyoroti kesulitan masyarakat, khususnya pelaku UMKM, mengakses pembiayaan dari Bank Aceh. Banyak usaha kecil terpaksa mencari pinjaman ke lembaga lain atau bahkan rentenir karena syarat kredit yang ketat. “Bank Aceh itu milik rakyat Aceh, tapi ketika rakyat membutuhkan kredit untuk usaha, malah dipersulit. Ini ironis,” ujarnya.

Ia menilai manajemen Bank Aceh terlalu fokus pada kredit konsumtif untuk ASN dan investasi di luar Aceh, sementara portofolio pembiayaan produktif untuk UMKM masih di bawah 15 persen, jauh dari target minimal 40 persen sesuai Qanun LKS.

Karena itu, Yah Fud menekankan pentingnya memperkuat manajemen risiko agar pembiayaan produktif UMKM dapat meningkat, khususnya di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan, yang menjadi profesi 75 persen rakyat Aceh.

Menanggapi berbagai persoalan ini, Yah Fud meminta Gubernur Muzakir Manaf melakukan reformasi total tata kelola Bank Aceh. Ia berharap, kepemimpinan baru, termasuk Dirut yang baru dilantik, dapat membawa visi dan target baru sehingga bank dapat menjadi pilar utama kemajuan ekonomi Aceh.

“Dengan reformasi menyeluruh, kehadiran Bank Aceh diharapkan benar-benar memberi manfaat bagi seluruh rakyat Aceh,” pungkasnya.(*)

Share :

Baca Juga

Pemerintah

Persaja dan PSF Salurkan Bantuan Sandang dan Pangan untuk Korban Bencana di Aceh

Pemerintah

Wagub Aceh Dampingi Mendagri Serahkan Bantuan Pascabanjir di Aceh Tamiang dan Aceh Timur

Pemerintah

Pemerintah Aceh dan HIPMI Bahas Penanganan Darurat Serta Pemulihan Infrastruktur Pasca Bencana Hidrometeorologi

Pemerintah

Sekda Aceh Perintah Seluruh SKPA Turun ke Lapangan

Pemerintah

Hadapi Bencana, Gubernur Aceh Minta Bupati dan Wali Kota yang Cengeng Mending Mundur

Pemerintah

Mualem Terobos Aceh Tamiang Antar Bantuan Tengah Malam

Pemerintah

Hari Keenam Tanggap Darurat, Sekda Aceh Instruksikan Percepatan Distribusi Logistik dan Pemulihan Akses

Pemerintah

Kagama Serahkan Bantuan Rp54 Juta untuk Korban Bencana Hidrometeorologi Aceh