SIMEULUE – ACEHPOST | Ketua Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWOI) Kabupaten Simeulue, Eko Susanto, melontarkan kritik keras terhadap pemberitaan yang dimuat Koranpagionline.com terkait kasus publikasi media di Dinas Kominsa Simeulue.
Eko menilai, isi pemberitaan tersebut tidak berimbang, sarat opini, dan cenderung membangun framing bahwa kasus yang sedang ditangani aparat penegak hukum hanyalah persoalan administrasi semata.
“Ini berbahaya. Ketika sebuah media menyimpulkan sendiri bahwa tidak ada korupsi dan hanya kesalahan administrasi, itu sudah masuk wilayah opini yang menyesatkan publik,” tegas Eko.
Menurutnya, narasi yang dibangun dalam berita tersebut terkesan menggiring opini publik untuk mendiskreditkan proses hukum, bahkan mengarah pada tuduhan bahwa aparat penegak hukum melakukan kriminalisasi terhadap media.
“Menuduh ini sebagai upaya membungkam media adalah klaim serius tanpa dasar kuat. Itu bukan kritik, tapi framing yang bisa merusak kepercayaan publik terhadap penegakan hukum,” ujarnya.
Eko menegaskan bahwa proses yang saat ini berjalan di Kejaksaan Negeri Simeulue telah melalui tahapan hukum yang sah, mulai dari penyelidikan hingga penyidikan, dan tidak mungkin dilakukan tanpa dasar.
“Penetapan tersangka tidak lahir dari ruang kosong. Ada alat bukti, ada audit, dan ada mekanisme hukum yang dilalui. Jangan digiring seolah-olah semua ini rekayasa atau tekanan pihak tertentu,” katanya.
Ia juga menyoroti isi pemberitaan yang menyebut adanya “penggiringan opini” oleh wartawan tertentu, termasuk organisasi profesi, sebagai tuduhan yang tidak berdasar.
“Kami menolak keras tudingan bahwa wartawan atau organisasi seperti IWOI melakukan tekanan. Itu fitnah yang harus diluruskan. Kami berdiri pada prinsip profesionalisme dan penegakan hukum,” tegasnya.
Lebih lanjut, Eko mengkritik keras upaya membandingkan kasus ini dengan pencairan anggaran oleh wartawan lain yang disebut dalam pemberitaan tersebut.
“Tidak bisa disamakan begitu saja. Setiap kegiatan punya mekanisme, tanggung jawab, dan konsekuensi hukum masing-masing. Jangan membangun pembenaran dengan cara menyeret pihak lain,” ucapnya.
Eko juga mengingatkan bahwa fungsi pers adalah menyampaikan fakta, bukan membentuk opini sepihak yang dapat mempengaruhi persepsi publik terhadap suatu perkara hukum yang masih berjalan.
“Kalau media sudah bertindak sebagai hakim, menyimpulkan tidak ada korupsi, bahkan mengarahkan publik untuk percaya pada satu versi, itu jelas melanggar prinsip dasar jurnalistik,” katanya.
Ia menegaskan bahwa jika ada pihak yang merasa dirugikan, jalur yang tepat adalah pembuktian di pengadilan, bukan melalui narasi yang dibangun di media.
“Silakan bantah di ruang sidang dengan bukti, bukan lewat opini yang dibungkus seolah-olah fakta. Jangan jadikan media sebagai alat untuk melindungi dugaan pelanggaran,” ujar Eko.
Di akhir pernyataannya, Ketua IWOI Simeulue mengajak seluruh insan pers untuk tetap menjaga integritas dan tidak terjebak dalam pemberitaan yang dapat memperkeruh situasi.
“Pers harus menjadi penjernih, bukan justru memperkeruh. Jangan sampai publik disesatkan oleh narasi yang tidak utuh dan tendensius,” pungkasnya. (*BS)
