Home / Pemerintah

Selasa, 7 November 2023 - 13:24 WIB

Pemerintah Aceh Raih Penghargaan Anugerah Pengadaan 2023

Redaksi - Penulis Berita

Kepala Biro ULP Barang dan Jasa Setda Aceh T Aznal Zahri SSTP MSi, saat menerima Anugerah Pengadaan 2023 dalam Rakornas PBJ Pemerintah tahun 2023, di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa, 7 November 2023.

Kepala Biro ULP Barang dan Jasa Setda Aceh T Aznal Zahri SSTP MSi, saat menerima Anugerah Pengadaan 2023 dalam Rakornas PBJ Pemerintah tahun 2023, di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa, 7 November 2023.

Acehpost.id | Jakarta – Pemerintah Aceh meraih penghargaan Anugerah Pengadaan 2023, dalam kategori Pemerintah Provinsi dengan presentase nilai transaksi UMK terbesar.

Penghargaan yang diberikan kepada Pemerintah Aceh oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), diterima oleh Kepala Biro Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa Setda Aceh T Aznal Zahri SSTP MSi, dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Pemerintah tahun 2023, di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa, 7 November 2023.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki saat membuka Rakornas tersebut, menyampaikan apresiasinya kepada LKPP yang terus menerus, dan sistematis memanfaatkan pengadaan barang dan jasa pemerintah, untuk pengembangan industri dalam negeri, khususnya UMKM.

Baca Juga :  Penjabat Gubernur Aceh dan Penjabat Kepala Daerah Se-Indonesia menerima arahan Presiden di Istana Negara

“LKPP telah mengungkapkan potensi pembelian produk dalam negeri yang sangat signifikan,” katanya.

Ia mengajak semua pihak, untuk memajukan pengadaan barang dan jasa yang lebih optimal, transparan dan adil bagi semua. “Maka, Forum ini adalah tempat untuk berkolaborasi dalam sektor pengadaan kita,” sebutnya.

Baca Juga :  Pemkab Nagan Raya Terima Penghargaan Desa Bebas Stunting dari Kemendes

Kementerian Koperasi dan UKM tambahnya, akan terus berkomitmen mendukung transaksi pengadaan barang dan jasa, dengan fokus kepada pemberdayaan UMKM melalui program pelatihan dan pendampingan, memperluas akses pembiayaan, mempermudah perizinan usaha, menyediakan akses dan pendampingan bersertifikasi, meningkatkan kapasitas produksi UMKM.

“Intinya kami ingin produk UMKM itu dibeli, dan kualitasnya juga ditingkatkan. Agar lebih sejalan pengadaan barang dan jasa dapat dipenuhi oleh UMKM. Maka kementerian dan lembaga perlu melakukan pengadaan barang dan jasa,” ujarnya. []

Share :

Baca Juga

Nusantara

Pemerintah Aceh Terima Hibah Tanah dan Bangunan Hasil Rampasan Negara dari KPK RI

Daerah

Prodi SKI UIN Ar-Raniry Gelar Expo dan Pameran Kontemporer

Pemerintah

ASN SKPA Kabupaten Kota se Aceh Ikuti Pelatihan Jurnalistik

Daerah

Pilkada 2024, Pemkab Berikan Dana Hibah untuk KIP Nagan Raya

Daerah

Wakili Pj Bupati, Sekda Ardimartha Sampaikan Nota Keuangan RAPBK Tahun 2024

Pemerintah

Pemkab Aceh Besar Gelar Desiminasi Audit Kasus Stunting

Pemerintah

Pemkab Nagan Raya Terima Penghargaan Desa Bebas Stunting dari Kemendes

Nusantara

Berhasil dalam Upaya Penghapusan Kemiskinan Ekstrem tahun berjalan, Pemerintah Aceh Raih Penghargaan