DPRA – PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Aceh menghadiri rapat kerja bersama Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) pada Senin (6/1/2025). Pertemuan ini bertujuan memperkuat kolaborasi dalam mendukung pengembangan sektor industri di Aceh.
Rapat yang berlangsung di Kantor DPRA membahas sejumlah agenda strategis, di antaranya kondisi dan rencana sistem kelistrikan, pengembangan energi baru terbarukan (EBT), pembangunan listrik desa dan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL), pengembangan infrastruktur kendaraan listrik, electrifying agriculture, potensi pelanggan baru, program diskon tarif listrik dan tambah daya 2025, serta isu tunggakan listrik.
General Manager PLN UID Aceh, Mundhakir, menyampaikan kondisi kelistrikan Aceh yang saat ini dalam keadaan surplus. Ia mengajak para pemangku kepentingan untuk mendorong investasi di sektor industri guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
“Saat ini terdapat 4.626 pelanggan tarif industri di Aceh, hanya 0,3 persen dari total komposisi pelanggan PLN di Aceh. Kami sangat berharap dukungan Bapak/Ibu untuk mengundang investor membangun industri di Aceh. Dari sisi kelistrikan, kami siap mendukung penuh,” ujar Mundhakir.
Ketua Komisi III DPRA, Aisyah Ismail, menegaskan pentingnya kolaborasi antara PLN Aceh dan DPRA dalam mendorong pengembangan iklim investasi di Aceh. Ia menyoroti potensi kawasan industri yang perlu dioptimalkan, seperti Kawasan Industri Aceh (KIA) Ladong, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun, BPKS Sabang, Kawasan Industri Kuala Langsa, dan Kawasan Industri Meulaboh/Nagan Raya.
“Pertemuan ini memberikan banyak informasi terkait kelistrikan di Aceh. Kita akan bersama-sama mendorong pengembangan iklim investasi dengan memanfaatkan kawasan industri yang telah tersedia,” kata Aisyah.
Anggota Komisi III DPRA, Nurchalis, juga menyampaikan pentingnya pembangunan infrastruktur kelistrikan di daerah terdepan, tertinggal, dan terluar (3T). Menurutnya, pemerataan akses listrik dapat mendorong perekonomian rakyat, terutama di sektor pertanian dan peternakan.
“Tidak hanya tarif industri yang perlu diperhatikan, tetapi juga penyertaan kelistrikan di kawasan 3T. Hal ini sangat penting untuk mendukung ekonomi rakyat, khususnya mereka yang bertani dan beternak, sehingga mendukung elektrifikasi sektor agrikultur,” ungkap Nurchalis.
Dengan langkah-langkah tersebut, PLN dan Komisi III DPRA optimistis dapat menciptakan ekosistem yang kondusif untuk mendukung pertumbuhan industri dan perekonomian Aceh.
(Parlementaria)
