Banda Aceh — Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah mengatakan, seluruh kebun kelapa sawit di Aceh bebas dari wilayah deforestasi. Oleh sebab itu, ia mengajak seluruh pemilik perusahaan global untuk membeli sawit Aceh dan memulai investasi membangun pabrik hilirisasi komoditas tersebut.
Hal tersebut disampaikan Wagub Fadhlullah dalam forum peluncuran kelompok kerja kemitraan kelapa sawit berkelanjutan yang digelar Yayasan Inisiatif Dagang Hijau di Hotel Hermes Palace, Rabu, (13/08/2025).
Forum tersebut diikuti oleh para pimpinan dan perwakilan perusahaan yang bergerak di bidang industri kelapa sawit, diantaranya Unilever, Pepsico, Nestle, Mars, Mondelez, Musim Mas, Apical,Permata Hijau Group dan Sinar Mas. Kemudian hadir juga para pimpinan lembaga mitra Yayasan Inisiatif Dagang Hijau, Forum Konservasi Leuser dan para pejabat dari Kementerian/Lembaga.
Fadhlullah mengharapkan, lewat forum tersebut kepercayaan perusahaan global meningkat untuk Aceh. Ia berharap akan lebih banyak investasi hijau yang dikembangkan di Aceh, sehingga berdampak kepada lingkungan yang lebih baik, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.
“Mari berkolaborasi bersama pemerintah dan masyarakat Aceh, dalam upaya mewujudkan visi kelapa sawit berkelanjutan di Aceh,” kata Fadhlullah.
Wagub mengatakan, pihaknya berkomitmen merespon permintaan pasar kelapa sawit global guna mewujudkan rantai pasok bebas deforestasi dan inklusif terhadap petani. Oleh sebab itu, Pemerintah Aceh telah menetapkan dua kebijakan utama, yaitu: peta jalan kelapa sawit berkelanjutan tahun 2023-2045 yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 9 Tahun 2024, serta rencana aksi daerah kelapa sawit berkelanjutan Aceh 2023-2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2024.
“Namun demikian, Aceh belum memiliki satupun industri hilir yang dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan pelaku usaha sawit. Padahal Aceh saat ini menghasilkan lebih dari satu juta ton minyak kelapa sawit mentah atau CPO setiap tahunnya. Jumlah ini menyumbang sekitar 2,41% dari total produksi CPO nasional,” sebut Wakil Gubernur Aceh itu.
Untuk mendukung iklim investasi di Aceh, kata Fadhlullah, pemerintah berkomitmen untuk memperbaiki dan memperkuat infrastruktur. Saat ini Aceh memiliki 1 bandara international, 10 bandara lokal, 5 pelabuhan perikanan international dan 5 pelabunan domestik, 1 gas engine power plant, 1 hydropower, 1 steam power, 1 interkoneksi, serta 23 perusahaan air minum.
“Saat ini Pemerintah sedang melakukan pembangunan jalan tol yang menghubungkan ibukota provinsi Aceh dengan perbatasan Sumatera Utara. Progress jalan tol saat ini baru sampai kabupaten Pidie. Dalam 4 tahun ke depan diharapkan jalan tol Aceh sudah terhubung dengan jalan tol lintas Sumatera,” kata Wagub yang juga Ketua DPD Partai Gerindra Aceh itu.
Di samping itu, Pemerintah Aceh juga sedang memperjuangkan peningkatan infrastruktur wilayah barat selatan Aceh, terutama pembangunan terowongan yang menghubungkan Gunung Paro-Kulu dan Geurutee.(*)
