Banda Aceh — Gubernur Aceh, Muzakir Manaf alias Mualem mengakui masih ada kegiatan di Tanah Rencong hingga saat ini belum tuntas dilaksanakan.
Hal itu dikatakan Mualem usai menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Aceh Tahun Anggaran 2024 dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), di Gedung DPRA, Banda Aceh, Selasa (15/04/2025).
“Sepertinya ada kegiatan-kegiatan mungkin belum tuntas, sementara kami akan menyusun di belakang supaya clear (tuntas),” kata Mualem.
Mualem optimis, hubungan baik antara eksekutif dan legislatif bakal mampu menuntaskan pekerjaan-pekerjaan yang belum selesai.
“Tidak ada apa-apa. Insyaallah pemerintah dan DPR bekerja sama positif untuk masa depan lebih bagus,” ujarnya.
Sebelumnya, dalam paripurna yang dipimpin Ketua DPRA, Zulfadli, Gubernur Aceh mengawali penyampaian LKPJ dengan menjelaskan tentang pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang menggunakan data sebelum audit, di samping tugas pembantuan.
Ia memaparkan, pendapatan Aceh Tahun Anggaran 2024 yang direncanakan Rp11,26 triliun lebih, realisasinya Rp11,45 triliun lebih atau setara 101,70 persen.
Belanja Aceh direncanakan Rp11,67 triliun lebih, realisasinya Rp11,34 triliun lebih atau setara 97,18 persen.
Sementara penerimaan pembiayaan yang diperoleh dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2023 realisasinya Rp473,95 miliar lebih.
“Sedangkan rencana pengeluaran pembiayaan Rp64 miliar. Sehingga pembiayaan neto direncanakan Rp409,29 miliar lebih, realisasinya Rp420,68 miliar lebih atau setara 102,78 persen,” kata Mualem.
Selanjutnya untuk pendapatan zakat, infak, sedekah dan wakaf direncanakan Rp80 miliar dan terhimpun Rp95,53 miliar lebih atau setara 119,42 persen, serta telah disalurkan sebesar Rp89,46 miliar lebih kepada delapan senif yang berhak menerimanya.
“Pemerintah Aceh dalam melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh delapan SKPA dengan total anggaran sebesar Rp160,89 miliar lebih, realisasinya Rp159,48 miliar lebih atau setara 99,13 persen,” ungkapnya.
Dalam paripurna itu, Mualem juga memaparkan sejumlah indikator makro menunjukkan tren positif.
Di antaranya angka kemiskinan berhasil ditekan dari 14,23 persen menjadi 12,64 persen, stunting turun dari 29,4 persen menjadi 27 persen, dan pertumbuhan ekonomi meningkat menjadi 5,02 persen.
Lalu, Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Aceh juga naik menjadi Rp65,36 triliun, memperkuat struktur ekonomi daerah. Investasi menjadi motor penggerak utama.
“Selama tahun 2024, total nilai investasi dari PMDN dan PMA mencapai Rp9,47 triliun,” katanya.
Mualem juga menuturkan, pemerintah juga sukses menggelar 43 event promosi wisata, yang mendatangkan lebih dari 11 juta kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara.
Selain itu, Pemerintah Aceh turut memperkuat layanan sosial dengan membangun 988 unit rumah layak huni, 186 rumah ibadah, serta menyalurkan beasiswa bagi 51.903 siswa yatim dan piatu senilai lebih dari Rp124 miliar.
“Di bidang kesehatan, premi Jaminan Kesehatan Aceh untuk 1,56 juta jiwa ditanggung penuh oleh pemerintah, dengan total pembiayaan mencapai Rp749 miliar lebih,” sebutnya.
Ia menambahkan, pembangunan juga menyasar sektor pertanian, perikanan, pendidikan dayah, ketenagakerjaan, energi, dan perlindungan sosial.
“Upaya itu ikut mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Aceh ke angka 75,36, naik dari tahun sebelumnya, dan kini masuk dalam kategori tinggi,” pungkasnya.
