Pidie — Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pidie mulai melakukan survei lapangan terkait penanganan ablasi di Krueng D.I Baroe Raya dan Krueng Reubee, Gampong Tanjong, Kemukiman Reubee, Kecamatan Delima, Kabupaten Pidie, Sabtu (17/01/2026).
Survei tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas laporan anggota Komisi V DPR RI asal Aceh, H. Irmawan, yang sebelumnya meninjau langsung kondisi ablasi sungai yang mengancam pemukiman dan lahan pertanian masyarakat setempat.
Tim PUPR Kabupaten Pidie turun langsung ke lokasi bersama tim konsultan untuk meninjau sejumlah titik rawan ablasi yang dinilai membutuhkan penanganan segera.
Ketua Fraksi PKB DPRA, Munawar AR Ngoh Wan, mengatakan bahwa dalam peninjauan tersebut terdapat dua titik utama yang menjadi fokus perhatian.
“Dalam peninjauan kemarin, kami meninjau dua titik bersama tim konsultan yang dibawa oleh tim PUPR Kabupaten Pidie,” ujar Ngoh Wan.
Ia menjelaskan, langkah cepat tersebut juga tidak terlepas dari dorongan anggota DPRK Pidie yang telah mengalokasikan dukungan anggaran untuk penanganan ablasi di kawasan tersebut.
Ngoh Wan mengapresiasi langkah kolaboratif Pemerintah Kabupaten Pidie dalam merespons persoalan ablasi yang telah lama dikeluhkan masyarakat.
Menurutnya, Pemkab Pidie telah menganggarkan dana untuk penyusunan berbagai dokumen pendukung, seperti Detail Engineering Design (DED/DID), Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), serta dokumen teknis lainnya.
“Kami mengapresiasi langkah kolaboratif Pemkab Pidie yang telah menganggarkan biaya penyusunan dokumen DID, Amdal, dan dokumen teknis lainnya sebagai syarat penanganan ablasi ini,” katanya.
Selain dukungan pemerintah dan legislatif, Ngoh Wan juga menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam mendukung kelancaran proses administrasi ke depan.
“Kami juga membutuhkan dukungan masyarakat, terutama terkait kebutuhan administrasi dari perangkat desa, Pemkab, serta pihak-pihak terkait lainnya,” ucapnya.
Pada kesempatan tersebut, Ngoh Wan turut menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Gampong Reubee dan anggota DPRK Pidie yang aktif memperjuangkan anggaran penanganan ablasi, termasuk melalui skema penganggaran APBN dengan pola fraksi.
Ia berharap penanganan ablasi Krueng Reubee dapat segera direalisasikan guna mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas serta melindungi keselamatan dan mata pencaharian masyarakat di sekitar aliran sungai.
Survei lapangan tersebut turut dihadiri anggota DPRK Pidie dari Fraksi PKB, Zulfazli, Ketua DPC PKB Pidie Yusri, serta tokoh masyarakat Reubee, Jafar Insya Reube.(*)
