Home / Daerah / Pemkab Aceh Besar

Senin, 2 Juni 2025 - 19:54 WIB

Wabup Aceh Besar Inspektur Upacara Hari Lahir Pancasila

Redaksi - Penulis Berita

Wakil Bupati Aceh Besar Drs H Syukri bertindak selaku Inspektur Upacara Hari Lahir Pancasila Tahun 2025 di halaman Kantor Bupati Aceh Besar, Kota Jantho, Senin (02/06/2025).

Wakil Bupati Aceh Besar Drs H Syukri bertindak selaku Inspektur Upacara Hari Lahir Pancasila Tahun 2025 di halaman Kantor Bupati Aceh Besar, Kota Jantho, Senin (02/06/2025).

Kota Jantho – Wakil Bupati Aceh Besar Drs H Syukri bertindak selaku Inspektur Upacara Hari Lahir Pancasila Tahun 2025 di halaman Kantor Bupati Aceh Besar, Kota Jantho, Senin (02/06/2025).

Hadir dalam kesempatan itu, unsur Forkopimda, Plt Sekdakab Aceh Besar Bahrul Jamil SSos MSi, para Staf Ahli Bupati, para Asisten Sekdakab, Kepala OPD, ASN, dan tenaga PPPK jajaran Pemkab Aceh Besar.

Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia, Yudian Wahyudi dalam sambutan tertulis yang dibacakan Wabup Aceh Besar Drs Syukri mengatakan, salah satu yang paling fundamental dalam Asta Cita adalah memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia.

Hal ini menjadi prioritas, karena disadari bahwa kemajuan tanpa arah ideologis akan mudah goyah. Kemajuan ekonomi tanpa pondasi nilai-nilai Pancasila bisa melahirkan ketimpangan. “Kemajuan teknologi tanpa bimbingan moral Pancasila bisa menjerumuskan bangsa pada dehumanisasi,” tuturnya.

Oleh karena itu, katanya, melalui Asta Cita, kita dipanggil untuk melakukan revitalisasi nilai-nilai Pancasila dalam segala dimensi kehidupan, dari pendidikan, birokrasi, ekonomi, hingga ruang-ruang digital.

“Dalam dunia pendidikan, bangsa Indonesia perlu menanamkan Pancasila sejak dini, bukan sekadar dalam pelajaran formal, tetapi juga dalam praktik keseharian,” ujar Yudian.

Menurutnya, sekolah dan universitas harus menjadi tempat lahirnya generasi yang cerdas secara intelektual, tangguh secara karakter, dan kuat dalam integritas moral. Di lingkungan pemerintahan dan birokrasi, lanjutnya, nilai-nilai Pancasila harus hadir dalam bentuk pelayanan publik yang berkeadilan, transparan, dan berpihak pada masyarakat.

Dengan demikian, setiap kebijakan dan program harus mencerminkan semangat kemanusiaan dan keadilan sosial, bukan kepentingan kelompok atau golongan. Selanjutnya dalam bidang ekonomi, bangsa Indonesia perlu memastikan bahwa pembangunan tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang, tetapi menjadi berkah bagi seluruh masyarakat Indonesia. Keadilan sosial, sebagaimana termaktub dalam sila kelima, harus menjadi orientasi utama. Usaha mikro, kecil, dan menengah, ekonomi kerakyatan dan koperasi harus terus diberdayakan agar tidak ada warga masyarakat yang tertinggal dalam kemajuan bangsa. “Mari kita jadikan Hari Lahir Pancasila, bukan hanya sekadar seremonial, tetapi juga momentum untuk memperkuat komitmen terhadap nilai-nilai luhur bangsa,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kaban Kebangpol) Aceh Besar H Sofian SH saat dikonfirmasi usai pelaksanaan upacara mengatakan, agenda upacara Harlah Pancasila, yang kita laksanakan pada hari ini sebagaimana Surat

Edaran Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2025, tentang perubahan atas Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2025, termasuk hari pelaksanaan yang seharusnya dilaksanakan pada 1 Juni 2025, menjadi Senin 2 Juni 2025 perubahan, mengikuti sebagaimana yang tertuang dalam perubahan surat edaran yang dimaksud, terang Sofian SH dalam menjawab perubahan hari upacara Pancasila.

Share :

Baca Juga

Berita

Tampar Bocah 4 Tahun, Oknum PNS di Simeulue Dilaporkan ke Polisi

Berita

AMD Minta Telkom Perkuat Sinyal 4G dan Perluas IndiHome Hingga Pelosok Simeulue

Berita

Dapur Sppg Yayasan Amanah Cinta Indonesi: Sudah Melengkapi Administratif 

Berita

Ketua IWOI Simeulue Serang Balik Narasi Koranpagionline.com: “Jangan Bangun Opini Sesat dan Lindungi Pelanggaran”

Daerah

Solusi Drone untuk Survey Koridor hingga Inspeksi Jaringan Transmisi

Berita

Penggeledahan RSUD Simeulue, Kejari Dalami Dugaan Korupsi Proyek Gedung Neurologi

Berita

IWOI Aceh Desak Evaluasi Dana Pokir, Minta APH Perketat Pengawasan

Daerah

“DEMO RASA ATAU DEMO RUPIAH?” — ISU MASSA BAYARAN Rp50 RIBU GUNCANG KANTOR BUPATI BIREUEN