Home / Pemerintah / Pemerintah Aceh

Kamis, 8 Januari 2026 - 10:56 WIB

Wagub Aceh Dorong Percepatan Data Pascabencana

Redaksi - Penulis Berita

Wakil Gubernur Aceh, H. Fadlullah didampingi Sekda Aceh, M. Nasir dan sejumlah SKPA Terkait memimpin rapat koordinasi percepatan data kerusakan rumah pasca Bencana Hidro meteorologi Aceh secara zoom dengan Kabupaten Kota yang terdampak di Potensi Daerah Setda Aceh, Banda Aceh, (07/01/2026).

Wakil Gubernur Aceh, H. Fadlullah didampingi Sekda Aceh, M. Nasir dan sejumlah SKPA Terkait memimpin rapat koordinasi percepatan data kerusakan rumah pasca Bencana Hidro meteorologi Aceh secara zoom dengan Kabupaten Kota yang terdampak di Potensi Daerah Setda Aceh, Banda Aceh, (07/01/2026).

Banda Aceh — Pemerintah Aceh menggelar rapat percepatan penyerahan data kerusakan rumah pascabencana di Kantor Gubernur Aceh, Rabu (07/01/2026).

Rapat tersebut diikuti langsung oleh kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) terkait, serta bupati dan wali kota dari wilayah terdampak bencana yang mengikuti secara daring.

Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah dalam arahannya menyampaikan bahwa Kementerian Sosial (Kemensos) telah menyiapkan bantuan lauk pauk sebesar Rp450 ribu per jiwa bagi warga terdampak yang akan menempati hunian sementara (huntara). Namun, Pemerintah Aceh mengusulkan agar bantuan tersebut dapat diberikan sejak sekarang, tidak menunggu warga resmi tinggal di huntara.

Menurut Fadhlullah, Kemensos akan sepenuhnya berpacu pada data yang diusulkan oleh pemerintah kabupaten dan kota. Selain itu, bagi warga yang mengungsi ke rumah keluarga dan tidak tinggal di huntara, pemerintah menyiapkan bantuan sebesar Rp600 ribu per kepala keluarga (KK) per bulan.

Ia juga menegaskan pentingnya keseragaman dalam surat keputusan (SK) penetapan kerusakan rumah. Mulai dari kategori rusak ringan, sedang, hingga berat, seluruh rumah terdampak harus diusulkan mendapatkan dana perabotan sebesar Rp3 juta per unit. Hal ini dikarenakan seluruh rumah warga yang terdampak banjir mengalami kerusakan perabotan dan tidak dapat digunakan kembali.

Untuk mempercepat penyaluran bantuan, Fadhlullah menyebutkan pengusulan data dapat dilakukan dalam dua tahap. Ia menargetkan tahap pertama data sudah diserahkan sebelum 15 Januari 2026 agar masyarakat dapat segera merasakan manfaat bantuan hidup (jadup) dari Kemensos maupun dana perabotan.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M Nasir, mengingatkan pemerintah kabupaten dan kota agar memastikan data yang diusulkan benar-benar valid. Pasalnya, data tersebut akan ditetapkan ke dalam dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P). Setelah disahkan oleh pemerintah pusat, data tersebut tidak dapat diubah lagi.

“Program rehabilitasi dan rekonstruksi akan berjalan sesuai dengan data R3P. Karena itu, ketelitian dan keakuratan data menjadi kunci agar bantuan tepat sasaran,” ujar M Nasir.(*)

Share :

Baca Juga

Pemerintah Aceh

Korban Banjir Aceh Terima Bantuan Rp2,5 Miliar dari PT Tiara Marga Trakindo

Pemerintah

Ketua TP PKK Aceh Tinjau Pembersihan Sekolah Pascabanjir Aceh Tamiang, Siswa SLB Pembina Ditargetkan Masuk Sekolah 19 Januari

Pemerintah Aceh

Gubernur Aceh perpanjang Ketiga Status Tanggap Darurat Bencana Hingga 22 Januari 2026

Pemerintah Aceh

Wagub Aceh Bahas Penanganan Bencana dan Pembangunan Huntara Bersama Wakil Kepala Badan Pengaturan BUMN

Pemerintah Aceh

Sekda Aceh Dorong Kejelasan Mekanisme Pembersihan Wilayah dan Cash for Work untuk Pemulihan Masyarakat Pasca Bencana

Pemerintah

Wagub Fadhlullah Dampingi Menko Polkam RI Tinjau Kesiapan Pembangunan Huntap di Aceh Utara

Pemerintah Aceh

Kak Na Apresiasi Sumbangsih Relawan Pada Masa Tanggap Darurat Banjir Aceh

Pemerintah

Sekda Aceh Dorong Peran Strategis Mahasiswa KKN dalam Pemulihan Pasca Bencana