Banda Aceh – Pembatalan tender lanjutan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Yuliddin Away (RSUD-YA) Tapaktuan di Aceh Selatan, mendapat kritikan dari sejumlah pihak.
Salah satunya dari Wakil Ketua Komisi V DPRA Fraksi Partai Gerindra, Edy Asaruddin.
Edo sapaan akrab Edy Asaruddin menyesalkan pembatalan tender tersebut. Menurutnya, keputusan tersebut semakin merugikan masyarakat Barat Selatan (Barsela) Aceh, yang telah lama mendambakan layanan kesehatan rujukan di wilayah mereka.
Politisi Partai Gerindra ini menegaskan, pembatalan tender dengan alasan teknis seperti keterbatasan waktu bukanlah alasan yang dapat diterima.
“Ini bukan hanya masalah teknis administrasi, melainkan soal komitmen pemerintah. Bagaimana mungkin proyek vital untuk masyarakat Barsela bisa dibatalkan begitu saja,” sebut Edo,Rabu 24 September 2025.
Angota DPRA dari Dapil 7 ini, mengingatkan bahwa tanpa rumah sakit regional di Tapaktuan, beban pasien akan terus tertumpu pada RSUZA Banda Aceh.
Lanjut Edo, jika RS Tapaktuan ini tidak segera dibangun, pasien dari Barsela tetap harus dirujuk jauh ke Banda Aceh. Ini jelas memberatkan masyarakat sekaligus membebani RSUZA.
Karenanya, ia mendesak Plh Kepala Dinas Kesehatan Aceh segera mengambil langkah cepat dengan melakukan tender ulang.
“Jangan biarkan masyarakat terus menunggu tanpa kepastian. Plh kadis harus segera melakukan tender cepat agar pembangunan bisa dilanjutkan,” ujarnya.
Selain itu, Edo juga menilai pembatalan tender ini juga mencederai cita-cita program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem) dan Fadhlullah (Dek Fadh), yang sejak awal menempatkan RSU Regional Tapaktuan sebagai prioritas terkait urusan kesehatan.
“Program ini jelas tertuang dalam agenda Mualem – Dek Fadh. Jika dibatalkan dengan alasan teknis, itu sebuah ketidakwajaran. Pemerintah harus konsisten dengan janji politik yang mereka sampaikan,” kata Edo lagi.
Masyarakat Aceh akan bergerak jika pembangunan RSU Regional Tapaktuan terus diabaikan. Jangan sampai kepercayaan publik hilang.
“Jika pembangunan itu tidak dilanjutkan, maka masyarakat pasti akan menyuarakan haknya dengan cara mereka sendiri. Kami tidak ingin rakyat di Barsela merasa dikucilkan,” pungkasnya.(*)
