Banda Aceh — Wali Nanggroe Aceh Paduka Yang Mulia Tgk. Malik Mahmud Al-Haythar menegaskan bahwa akses layanan kesehatan bagi masyarakat Aceh, khususnya warga terdampak bencana, harus dibuka seluas-luasnya tanpa hambatan administratif yang berlebihan.
Penegasan tersebut disampaikan dalam pertemuan Wali Nanggroe dengan jajaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Selasa,03 Februari 2026, di Meuligoe Wali Nanggroe.
Kabag Kerjasama dan Humas Wali Nanggroe, Zulfikar Idris, mengatakan bahwa Wali Nanggroe memberikan dukungan penuh terhadap penguatan pelayanan kesehatan di Aceh. Menurutnya, masyarakat yang baru saja mengalami musibah membutuhkan kemudahan akses layanan secara cepat dan efisien.
“Warga yang terdampak bencana harus mendapatkan layanan kesehatan secepat dan semudah mungkin. Akses pelayanan kesehatan wajib dibuka luas agar tidak ada masyarakat yang terabaikan,” tegas Wali Nanggroe.
Ia juga menekankan perlunya langkah-langkah konkret untuk mengoptimalkan fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan agar dapat melayani masyarakat secara maksimal, terutama dalam kondisi darurat dan pascabencana.
Dalam pertemuan tersebut turut hadir jajaran BPJS Kesehatan, di antaranya Dr. Rasinta Ria Ginting, SE., Ak., M.Si., AAAK selaku Asisten Deputi Kepesertaan dan Mutu Layanan, Teuku Muhammad Afandy, SKM., MM selaku Kepala Bagian Kepesertaan, serta Rifqah Sesarina dan Elza Fahira Aziz dari Staf Humas BPJS Kesehatan.
Sementara itu, Wali Nanggroe didampingi oleh Dr. M. Raviq selaku Staf Khusus Wali Nanggroe serta Anggota Majelis Tuha Peut, H. Sulaiman Abda, M.Si.
Asisten Deputi Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan, dr. Neni Fajar, menyampaikan bahwa pihaknya menerima dan mendukung penuh arahan Wali Nanggroe terkait perluasan akses layanan kesehatan.
“Kami mendapatkan arahan langsung agar BPJS dapat membuka akses seluas-luasnya di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS, khususnya bagi masyarakat terdampak bencana. Prinsipnya, BPJS Kesehatan siap mendukung,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan bahwa dalam pertemuan tersebut dibahas berbagai permasalahan pelayanan kesehatan di Aceh, termasuk isu terkait Jaminan Kesehatan Aceh (JKA). BPJS Kesehatan, kata dia, akan mendukung setiap keputusan Pemerintah Aceh terkait keberlanjutan dan skema kepesertaan JKA ke depan.
“Terkait JKA, kami tentu mendukung apa pun kebijakan yang nantinya diputuskan Pemerintah Aceh, sepanjang bertujuan meningkatkan perlindungan kesehatan masyarakat,” tambah dr. Neni.(*)
