ACEHPOT- Bireuen — Aksi demonstrasi yang berlangsung di depan Kantor Bupati Kabupaten Bireuen mendadak menuai sorotan tajam. Bukan hanya soal tuntutan yang disuarakan, namun beredar kabar miring yang menyebutkan adanya dugaan “massa bayaran” dengan tarif Rp50 ribu per orang.
Isu ini langsung menyulut tanda tanya besar di tengah masyarakat. Apakah aksi tersebut benar-benar lahir dari jeritan rakyat, atau sekadar panggung yang disusun dengan imbalan recehan?
Sejumlah sumber di lapangan menyebutkan bahwa sebagian peserta aksi diduga tidak memahami secara jelas substansi tuntutan yang mereka bawa. Bahkan, ada yang hanya datang karena ajakan dengan iming-iming uang transport.
“Katanya dikasih uang Rp50 ribu, makanya ikut. Soal tuntutan kurang paham,” ujar salah satu peserta yang enggan disebutkan namanya.
Jika dugaan ini benar, maka aksi tersebut berpotensi mencederai makna demokrasi itu sendiri. Demonstrasi yang seharusnya menjadi wadah aspirasi rakyat justru terkesan berubah menjadi komoditas yang bisa “dibeli”.
Fenomena massa bayaran bukanlah hal baru di berbagai daerah. Namun jika terus dibiarkan, praktik ini bisa merusak kepercayaan publik terhadap gerakan sosial dan melemahkan suara rakyat yang sebenarnya.
Pemerintah Kabupaten Bireuen maupun aparat penegak hukum diharapkan tidak tinggal diam. Transparansi dan klarifikasi perlu segera dilakukan agar tidak berkembang menjadi bola liar yang memperkeruh situasi.
Di sisi lain, publik pun diingatkan untuk lebih kritis dalam menyikapi setiap aksi di ruang terbuka. Sebab, di balik teriakan lantang di jalanan, bisa jadi terselip kepentingan yang tak terlihat.
Pertanyaannya kini: siapa yang bermain di balik layar? Dan untuk kepentingan siapa suara itu dibeli?
