ACEHPOST – BIREUEN — Di tengah sorotan kerusakan lingkungan, satu pemandangan terus berulang di Kabupaten Bireuen: truk-truk bermuatan batu gajah melaju tanpa hambatan di jalan nasional. Bukan satu-dua unit—tetapi konvoi panjang yang seolah mengumumkan bahwa aktivitas galian C ilegal masih berjalan terbuka.
Di Kecamatan Jeunieb, Desa Meunasah Lueng, dentuman alat berat menjadi irama harian. Tanah dikeruk, batu raksasa diangkat, dan alam perlahan kehilangan bentuknya. Sementara di Kecamatan Simpang Mamplam—Krueng Meusago hingga Bate Iliek—eksploitasi serupa terus berlangsung, meninggalkan luka yang makin dalam pada bentang alam.
Ironinya, semua itu terjadi di ruang terbuka. Iring-iringan truk besar melintas di jalur publik, berdampingan dengan pengguna jalan lain. Dampaknya tak lagi abstrak: badan jalan terkikis, debu mencemari udara, dan rasa aman warga ikut tergerus.
Warga setempat menyuarakan keresahan yang sama—kekhawatiran akan bencana yang bisa datang tanpa peringatan. Di wilayah yang pernah dilanda banjir bandang, pengerukan tanpa kendali bukan sekadar aktivitas ekonomi; ia menjadi pemicu risiko baru. “Kami tidak menolak pembangunan, tapi kami butuh kepastian bahwa aturan ditegakkan,” kata seorang warga.
Situasi ini menempatkan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum di bawah sorotan publik. Pertanyaan yang muncul bukan lagi sederhana: bagaimana aktivitas sebesar ini bisa berlangsung begitu lama tanpa penindakan yang terlihat? Di titik ini, transparansi dan langkah konkret menjadi kunci—mulai dari penertiban, pemeriksaan perizinan, hingga penegakan hukum yang konsisten.
Bireuen kini berada di persimpangan: antara membiarkan praktik yang terus menggerus lingkungan, atau mengambil tindakan tegas untuk memulihkan kepercayaan publik. Karena setiap truk yang melintas hari ini bukan hanya membawa batu—tetapi juga membawa pertanyaan besar tentang keberanian menegakkan aturan.
