Banda Aceh – Komisi V DPR Aceh mengkritik rencana PB PON wilayah Aceh menggeser masa tanam petani di Aceh Besar demi PON XXI 2024. Pemerintah Aceh diminta segera mengevaluasi dan mengkaji kebijakan tersebut.
Disaat gabah petani meningkat dan harganya juga makin tinggi kenapa tidak kita dukung masyarakat, malah kita larang. Sangat disayangkan kebijakan seperti ini,” ujar Ketua Komisi V DPR Aceh, M Rizal Falevi Kirani, Selasa, 2 April 2024.
Falevi, mengatakan, kebijakan tersebut akan berdampak negatif bagi perekonomian masyarakat setempat. Komisi V yang membidangi olahraga berencana memanggil PB PON XXI Aceh-Sumut 2024 wilayah Aceh untuk memaparkan perkembangan serta persiapan PON tersebut.
Baca Juga : Wakil Presiden: OTT Berkurang Apabila Pencegahan Korupsi Berhasil
“Belum ada skema yang jelas terhadap ini. Kita akan panggil PB PON, Dispora Aceh dan lainnya terkait skema sejauh mana sudah selesai,” kata dia.
Selain itu, pihaknya juga bakal turun ke sejumlah venue-venue yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini guna melihat sejauh mana perkembangan pembangunan infrastruktur tersebut.
“Jangan sampai menjadi amburadul dan ini menyangkut nama baik Aceh. Kita akan turun dan mengecek sejumlah venue apakah sudah siap atau belum,” sebutnya.
Baca Juga : Pastikan Kondisi Aman dan Terkendali Jelang Tahun Baru, Kakanwil Kalbar Sidak Rutan dan Lapas Pontianak
Falevi juga mengingatkan semua pihak yang terlibat dalam panitia ajang olahraga besar ini agar bekerja semaksimal mungkin serta taat aturan perundang-undangan
Bahkan, kata dia, sejak awal Komisi V DPR Aceh sudah mewanti-wanti ihwal pembangunan infrastruktur harus sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan.
“Kita ingatkan kepada Pemerintah Aceh dan PB PON ini hati hati, jangan nanti bermasalah dengan hukum. Ini akan menjadi temuan nanti untuk BPK,” kata Falevi. (Parlementaria)
